LAMONGAN | DN – Pembangunan Jembatan Kesambi di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menjadi sorotan publik setelah proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dinilai minim keterbukaan informasi di lapangan. Tidak ditemukannya papan nama proyek di area pekerjaan memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan dari masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Dianto Hariwibowo, menegaskan bahwa proyek pembangunan jembatan tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Menurutnya, proyek itu berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat karena masuk dalam kategori pembangunan di jalur nasional.
“Itu proyek Kementerian PU di jalan nasional,” ujar Dianto saat dikonfirmasi, Jumat (15/05/2026).
Penjelasan tersebut mempertegas bahwa seluruh proses teknis, pengawasan, hingga penganggaran proyek berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah Jawa Timur.
Meski demikian, Dinas Perhubungan Lamongan tetap melakukan koordinasi terkait pengaturan lalu lintas selama pengerjaan berlangsung, mengingat jalur tersebut merupakan akses penting masyarakat.
Dianto menyebutkan proyek pembangunan diperkirakan berlangsung hingga November 2026.
“Sampai November infonya pengerjaannya,” tambahnya.
Lamanya masa pekerjaan diperkirakan berdampak terhadap mobilitas kendaraan di kawasan Kecamatan Pucuk, terutama pada jam-jam sibuk.
Sorotan publik semakin menguat lantaran di lokasi proyek tidak ditemukan papan informasi sebagaimana lazimnya proyek pemerintah. Padahal, papan proyek dinilai penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait nilai anggaran, sumber dana, hingga pelaksana pekerjaan.
Berdasarkan dokumen koordinasi yang beredar, proyek pembangunan Jembatan Kesambi memiliki nilai kontrak mencapai Rp17.182.539.000 dan dikerjakan oleh PT. Wasis Karya Nugraha.
Ketiadaan informasi tersebut memicu kritik dari sejumlah kalangan, termasuk praktisi media lokal yang menilai transparansi proyek pemerintah wajib dijalankan, terlebih menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Publik berhak mengetahui detail proyek yang menggunakan anggaran miliaran rupiah. Transparansi menjadi bagian penting dalam pengawasan bersama,” ujar salah satu praktisi media di Lamongan.
Masyarakat berharap pihak pelaksana maupun instansi terkait segera memasang papan informasi proyek agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.
Hingga berita ini ditulis, pihak PT. Wasis Karya Nugraha maupun perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum belum memberikan penjelasan resmi terkait belum terpasangnya informasi proyek di lokasi pembangunan Jembatan Kesambi Pucuk. [NH&]
