TUBAN | DN – Pemerintah Kabupaten Tuban menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tahun anggaran 2026. Lonjakan harga energi dunia akibat konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat–Israel berdampak langsung pada kenaikan harga material konstruksi, memaksa Pemkab melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap rencana proyek yang telah disusun dalam APBD.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Tuban, Agung Supriyadi, mengakui bahwa kondisi tersebut membuat sejumlah paket proyek belum bisa dilelang. “Harga material seperti aspal, baja, dan besi beton naik cukup signifikan. Kami harus menyesuaikan HPS agar proyek tetap realistis,” ujarnya.
