PEMALANG | DN – Tuduhan bahwa wartawan dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) bertindak sebagai pemeras oleh sejumlah kepala desa di Kabupaten Pemalang telah memicu perhatian luas. Pernyataan yang muncul dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD Pemalang bersama Paguyuban Simongklang dan Papdesi menjadi titik sorotan, terutama terkait dugaan bahwa wartawan dan LSM sengaja mencari-cari kasus untuk memeras.
Namun, tudingan ini memancing kritik tajam. Jika kepala desa merasa tidak bersalah dan tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang, mengapa mereka merasa takut atau tertekan oleh investigasi wartawan dan LSM?
Transparansi seharusnya menjadi kunci. Jika pemerintah desa menjalankan tugas dengan baik dan benar, segala laporan, investigasi, atau temuan dari wartawan maupun LSM dapat dijawab dengan bukti yang valid dan transparan. Sebaliknya, menuding semua wartawan atau LSM sebagai pemeras justru dapat mencederai upaya pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan. “Jurnalis dan LSM adalah pilar demokrasi yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. Tidak adil jika mereka disamaratakan sebagai pemeras hanya karena ada beberapa oknum yang menyalahgunakan profesi,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik yang enggan disebut namanya.
