“Jika kebijakan ini dipertahankan, maka pemerintah daerah harus siap berhadapan dengan gelombang gugatan hukum. Negara tidak boleh berhitung saat rakyat butuh pertolongan medis,” ujarnya.
Investigasi MDN menyoroti bahwa kebijakan ini bukan sekadar administrasi, melainkan seleksi sosial yang berpotensi menyingkirkan hak rakyat miskin. Jika kesehatan rakyat diputuskan oleh tabel desil, maka keadilan sosial hanya tinggal jargon. [SIS]
